Perang atau konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja bukan hanya menjadi permasalahan bilateral, tetapi juga mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara. Perseteruan yang melibatkan dua negara anggota ASEAN ini menjadi ujian besar terhadap prinsip-prinsip dasar organisasi regional tersebut, khususnya dalam hal kerja sama, perdamaian, dan penyelesaian sengketa secara damai.
Konflik bersenjata yang memuncak pada 2008–2011 di sekitar kawasan Candi Preah Vihear menimbulkan korban jiwa, kehancuran infrastruktur, serta ketegangan diplomatik. ASEAN sebagai organisasi regional menghadapi dilema antara menjaga kedaulatan negara anggotanya dan mempertahankan kesatuan kawasan.
Artikel ini akan membahas secara mendalam dampak perang Thailand-Kamboja terhadap stabilitas ASEAN dari sisi politik, ekonomi, keamanan, dan hubungan antarnegara di kawasan.
Latar Belakang Konflik
Konflik Thailand-Kamboja berakar dari sengketa wilayah perbatasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, khususnya terkait kawasan sekitar Candi Preah Vihear. Pada 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa candi tersebut berada di wilayah Kamboja. Namun, wilayah sekitar candi masih menjadi sengketa hingga akhirnya memicu bentrokan bersenjata.
Konflik ini kembali memanas antara tahun 2008 hingga 2011, dengan beberapa insiden tembak-menembak antara pasukan kedua negara yang menyebabkan korban jiwa di pihak militer dan warga sipil. Ketegangan ini tidak hanya mengancam hubungan bilateral, tetapi juga menciptakan kegelisahan di kawasan Asia Tenggara.
Dampak Politik: Tercederainya Citra ASEAN
ASEAN selama ini dikenal sebagai kawasan yang relatif stabil dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Salah satu prinsip utamanya adalah non-intervensi dan penyelesaian damai antarnegara anggota. Namun, konflik Thailand-Kamboja memperlihatkan kelemahan organisasi ini dalam menghadapi konflik terbuka antara sesama anggotanya.
Upaya mediasi oleh ASEAN sempat menemui jalan buntu karena Thailand menolak campur tangan pihak ketiga dalam urusan bilateral. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ASEAN tidak memiliki kekuatan nyata untuk menangani konflik internal.
Perpecahan dalam solidaritas ASEAN pun terlihat jelas. Negara-negara anggota terpecah dalam mendukung kedua belah pihak, meski sebagian besar bersikap netral. Ini menunjukkan bahwa konflik bilateral mampu menggoyahkan fondasi politik kolektif ASEAN.
Dampak Keamanan: Ancaman terhadap Perdamaian Kawasan
Konflik bersenjata di perbatasan kedua negara menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi militer yang lebih luas. Letupan konflik lokal berpotensi memicu ketidakstabilan yang bisa menjalar ke negara-negara tetangga, apalagi jika ada keterlibatan kelompok bersenjata non-negara.
Situasi ini juga menimbulkan dilema keamanan regional karena ASEAN belum memiliki mekanisme keamanan kolektif yang kuat, seperti NATO. Walaupun ada ASEAN Regional Forum (ARF) dan konsep ASEAN Political-Security Community (APSC), semua ini bersifat longgar dan belum mampu memberikan jaminan stabilitas dalam kondisi krisis.
Peningkatan militerisasi di perbatasan, pengungsian warga sipil, serta ketidakpastian hukum memperburuk keamanan kawasan dan memperlihatkan pentingnya ASEAN memperkuat struktur keamanan kolektifnya.
Dampak Ekonomi: Perdagangan dan Investasi Terganggu
Meskipun konflik tersebut tidak berskala besar seperti perang konvensional, ketegangan di antara dua anggota ASEAN tetap mempengaruhi iklim ekonomi kawasan. Ketidakpastian geopolitik dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap kawasan Asia Tenggara.
Thailand dan Kamboja adalah negara dengan posisi strategis dalam jalur perdagangan darat di Indochina. Ketika konflik meningkat, aktivitas lintas batas terganggu, terutama perdagangan di wilayah perbatasan. Para pengusaha lokal di kedua negara mengalami kerugian karena gangguan distribusi barang.
Selain itu, sektor pariwisata juga terdampak. Wisatawan menjadi ragu untuk mengunjungi daerah konflik atau bahkan negara yang bersangkutan. Citra ASEAN sebagai kawasan aman dan menarik bagi investor serta wisatawan internasional ikut terpengaruh akibat konflik ini.
Peran ASEAN dalam Upaya Perdamaian
ASEAN akhirnya memainkan peran mediasi penting setelah tekanan dari komunitas internasional dan desakan masyarakat sipil. Pada tahun 2011, Indonesia yang saat itu memegang ketua ASEAN, berinisiatif untuk mengirim misi pemantau ke wilayah perbatasan. Meskipun tidak semua rencana berjalan mulus, upaya ini menunjukkan bahwa ASEAN tetap relevan dalam menyuarakan penyelesaian damai.
ASEAN juga mendorong kedua negara untuk kembali ke jalur diplomatik dan merujuk kembali ke Mahkamah Internasional. Pada akhirnya, ICJ kembali mengeluarkan keputusan pada 2013 yang memperjelas wilayah di sekitar Candi Preah Vihear sebagai milik Kamboja, yang secara perlahan menurunkan ketegangan.
Meski begitu, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi ASEAN untuk meningkatkan kapasitas institusional dalam menangani konflik. Dibutuhkan komitmen yang lebih besar dari negara anggota untuk menjadikan ASEAN bukan hanya simbol solidaritas, tetapi juga kekuatan nyata dalam menjaga perdamaian.
Implikasi Jangka Panjang bagi ASEAN
Konflik Thailand-Kamboja menyadarkan ASEAN bahwa integrasi kawasan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keamanan, diplomasi, dan identitas kolektif. Organisasi ini perlu memperkuat pilar keamanan dan politiknya dengan cara membangun kepercayaan antaranggota dan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih konkret.
Dalam jangka panjang, jika konflik semacam ini dibiarkan berulang tanpa respons tegas, ASEAN bisa kehilangan wibawanya sebagai organisasi regional. Dunia luar mungkin akan mulai meragukan efektivitas ASEAN dalam menjaga stabilitas.
Sebaliknya, jika ASEAN mampu merespons konflik secara cepat, adil, dan transparan, hal ini akan memperkuat posisinya sebagai aktor regional yang solid. Hal ini juga akan menarik lebih banyak kerja sama dengan mitra strategis seperti Jepang, Amerika Serikat, atau Uni Eropa.
Perang atau konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ASEAN. Konflik ini menguji prinsip-prinsip dasar ASEAN, memperlihatkan kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa, dan mengguncang kepercayaan terhadap stabilitas kawasan.
Namun, di sisi lain, konflik ini juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kawasan, mereformasi mekanisme keamanan ASEAN, dan mendorong pendekatan diplomatik yang lebih tegas dan strategis.
Ke depan, stabilitas ASEAN sangat bergantung pada kemampuan negara-negara anggotanya dalam mengelola konflik internal secara damai dan profesional. Jika tidak, maka mimpi besar tentang komunitas ASEAN yang bersatu, damai, dan sejahtera hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
